INDOPOS.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti persoalan krisis air yang masih melanda banyak daerah di masa transisi ini. Ia meminta pemerintah mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan bencana tersebut karena telah menyulitkan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Sangat terbatasnya akses terhadap air bersih berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. “Hal ini dapat menimbulkan risiko penyebaran penyakit yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Puan Maharani dalam keterangan pers dikutip, Minggu (3/11/2024).
Beberapa daerah saat ini sedang mengalami krisis air, seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah. Krisis air di Lombok telah berlangsung selama beberapa bulan.
Masyarakat hanya bergantung pada sekitar 15 liter air bersih dari pemerintah per hari, yang menurut mereka tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Alhasil, mereka bertahan hidup dengan menyuling air yang ada.
Puan meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius dalam menyelesaikan krisis air bersih.
“Tidak cukup hanya memberikan bantuan sebatas air bersih, tapi bagaimana memastikan infrastrukturnya diperbaiki sehingga menjadi solusi jangka panjang. Apalagi ini sudah berlangsung lama,” ujarnya.
Selain Lombok, krisis air bersih juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Sebanyak 7.185 Kepala Keluarga (KK) atau 23.353 jiwa di kabupaten tersebut terdampak krisis air bersih ini dan hanya bisa mengandalkan bantuan BPBD untuk mengalirkan air bersih. Warga 18 desa yang tersebar di enam kecamatan mengalami kekeringan di Kabupaten Klaten sejak Juni lalu.
Daerah lain yang masih terdampak krisis air bersih antara lain Kota Cilegon, Banten, dan Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
“Masalah kekeringan masih terjadi terutama di wilayah yang memiliki struktur geografis berbukit. Perlu adanya upaya preventif dari pemerintah. “Terutama penguatan sarana berupa infrastruktur bagi masyarakat terdampak, misalnya memperbanyak penampungan air,” kata Puan.
Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga mengingatkan warga akan dampak krisis air terhadap warga. Puan merinci mulai dari masalah kesehatan seperti infeksi kulit, gangguan pencernaan, penyakit akibat kurang menjaga kebersihan hingga masalah sosial akibat kekurangan air bersih.
“Jika tidak ada terobosan untuk mengatasi masalah air bersih, maka kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan terancam,” kata presiden perempuan pertama Republik Indonesia ini.
Puan berharap pemerintah segera mengusulkan program yang lebih memadai dan efektif untuk mengatasi krisis air bersih. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan sehat.
“Karena krisis air tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga mengancam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat,” jelas Puan.
Berdasarkan data WRI (World Resources Institute), terdapat 25 negara yang berisiko terkena krisis air pada tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan kekurangan air yang sangat besar yang dialami negara-negara ini setiap tahunnya.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia diproyeksikan akan mengalami kekurangan air pada tahun 2050. Diperkirakan hanya sekitar 2,5 persen air bersih atau segar di Indonesia yang dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan.
Sebagian wilayah Jawa, Bali, dan sebagian Aceh diperkirakan mengalami kekurangan air yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Apalagi 99% bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi basah yang mempengaruhi ketersediaan air.
Untuk itu, Puan menilai pemerintah harus lebih memperhatikan persoalan air bersih dan kesesuaian sanitasi bagi warga.
“Dalam jangka panjang, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air akan memperparah kemiskinan dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Puan mengatakan, air bersih menjadi faktor penting dalam berbagai aspek produktivitas masyarakat, termasuk sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian, seperti di wilayah Lombok. Misalnya saja untuk menanam tembakau, warga bahkan harus menggunakan es batu sebagai alternatif karena air yang tersedia tidak cukup untuk mengairi tanamannya.
“Krisis air tidak hanya membebani masyarakat secara finansial, tetapi juga menunjukkan bahwa ketahanan perekonomiannya terancam,” kata Puan.
Selain itu, selain meningkatkan kapasitas distribusi air bersih dan mempertimbangkan pendekatan jangka panjang dalam penyediaan infrastruktur akses air bersih di wilayah rawan kekeringan, Puan juga menekankan pentingnya kerja sama atau kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat. (telah melakukan)
Quoted From Many Source